Alpen Steel | Renewable Energy

~ Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pemanfaatan Energi Baru

Kembangkan Energi Baru & Terbarukan 
JAKARTA, (PRLM).- DPR mendorong upaya pemerintah dalam rangka percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan seperti halnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Karangasem, di Provinsi Bali, sebagai salah satu pilot project dalam pemanfaatan energi terbarukan dengan kapasitas daya 1 MWp.

Ketua Komisi VII DPR, Milton Pakpahan mengatakan PLTS Karangasem ini adalah salah satu pilot project dalam kapasitas pemanfaatan energi terbarukan. Berapa tahun ini DPR (Komisi VII) terus mendorong pemerintah dalam rangka percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, yang tersebar di seluruh Indonesia dan di Karangasem ini adalah yang paling besar," kata Milton. 

Menurut politisi dari Partai Demokrat, pemanfaatan energi matahari ini murah, gratis, tinggal dipakai serta mampu dimanfaatkan untuk listrik. "Ini kan energi bersih, yang menjadi persoalan kan setelah ini dibangun oleh dana APBN, nanti pengelolaan pemeliharaan yang menjadi masalah, karena ini memerlukan suku cadang pemeliharaan kebersihannya," ujarnya. 

Terkait harga, Milton menjelaskan listrik yang dihasilkan dari matahari nantinya dijual untuk masuk ke dalam jaringan PLN. "Nah di jaringan PLN itu kan ada meteran, kita harus patok harganya berapa untuk PLN membayar ke PLTS ini, untuk pemeliharaannya, karyawannya dan untuk pengembalian investasinya," katanya. 

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera memberlakukan atau mengeluarkan aturan tentang harga 1 kwh dari pembangkit jenis PLTS ini. 

"Kalau itu sudah diberlakukan dan ditambah dengan melihat situasi spesifikasi daerahnya, jadi ada angka indeks plus yang akan diberlakukan," jelasnya. 

Terkait penyerahan aset PLTS, Milton mengatakan bahwa PLTS masih dikelola oleh APBN. "Jadi barang ini (PLTS-red) milik negara, tapi nanti kita minta agar penyerahan aset ini dipercepat," ujarnya. 

Milton mengatakan Komisi VII DPR akan berbicara kepada pemerintah agar PLTS ini segera diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) sehingga semua Pemda merasa memiliki dan merasa bertanggungjawab. 

"Kalau merasa bertanggung jawab kan Pemda akan memilihara dan mengembangkan, sehingga setiap daerah memiliki kemampuan kemandirian untuk mensuplai listrik yang selama ini tergantung dari PLN," katanya. (Sjafri Ali/A-88)*** 

Sumber : Pikiran-Rakyat.com
• EKONOMI

(http://www.pikiran-rakyat.com/node/289644)


Artikel yang berhubungan:
Baca Juga:
Artikel sebelumnya:

  Anda belum mendaftar atau login.
Anda dapat turut serta menuliskan artikel disini, caranya klik disini
Ada pertanyaan? Ingin berdiskusi? silahkan tulis di Alpensteel Forum

Fast Contact

Show Room & Factory:
 
Jalan Laksanama
Nurtanio Nomor 51
Bandung 40183 - Indonesia
 
Phone Line1:
022- 603-8050 (08:00-17:00)
 
Handphone:
0852-111-111-77 
0852-111-111-100
 
 
 
PageRank  Hit Counters
free counters
Alpen Steel Facebook